Madiun -- Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 Inspektorat Kabupaten Madiun menggelar jalan sehat bersama Pj B...
Acara jalan sehat ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari dinas, instansi se-Kabupaten Madiun, BUMD, BUMN, ASN, pelajar dan juga masyarakat sekitar Kecamatan Kebonsari. Pejabat Pemkab Madiun yang hadir di antaranya Pj Bupati Madiun, Pj Sekda Kabupaten Madiun, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan Inspektur pada Inspektorat beserta jajarannya.
Masyarakat yang mengikuti jalan sehat berpeluang mendapatkan berbagai hadiah menarik seperti sepeda motor, lemari es, mesin cuci, televisi, kompor, sepeda gunung dan puluhan doorprize. Di lokasi acara juga tersedia banyak layanan gratis, di antaranya layanan KB, donor darah, cek
kesehatan, penerbitan NIB, layanan perbankan dan layanan administrasi kependudukan.
Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Madiun Joko Lelono menyampaikan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungan dan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, termasuk masyarakat sipil dan media.
"Salah satu agenda nasional dari KPK dalam rangka untuk mencegah korupsi di Indonesia, termasuk pemerintah daerah juga. Jadi ini sebuah momentum untuk bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, pengusaha, semuanya berkomitmen bersama-sama untuk mencegah korupsi," ungkap Joko Lelono.
Berbagai upaya pun telah dilakukan Pemkab Madiun dalam rangka mencegah adanya korupsi. Seperti koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi melalui delapan area intervensi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikawal langsung oleh KPK.
"Diperingatan Hakordia 2024 ini, dua OPD di Kabupaten Madiun mendapatkan predikat WBK dari Kemenpan RB, yaitu Disdukcapil dan Puskesmas Sumbersari Saradan," kata Pj Bupati dalam sambutanya.
Sementara itu, Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengatakan, Pemkab Madiun telah berupaya membangun sistem untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Komitmen Pemkab Madiun ini pun patut diapresiasi.
"Dengan adanya indikator tersebut tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan masyarakat Kabupaten Madiun. Namun, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan dari hulu sampai ke hilir demi kesinambungan pembangunan," kata Pj Bupati.
Hal ini dibuktikan dengan beberapa capaian pencegahan korupsi yang diraih, di antaranya skor area intervensi pencegahan korupsi (MCP) KPK tahun 2023 mencapai 93,51 persen, managemen resiko indeks dengan skor 2,989, indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 2,93 dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) level 3, skor hasil survey penilaian integritas (SPI) tahun 2023 naik menjadi 80,08 atau dengan capaian terjaga. Serta indeks reformasi birokrasi sebesar 82,32 dengan kategori A.
Tontro Pahlawanto juga mengapresiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Puskesmas Sumbersari, Kecamatan Saradan, yang telah berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
COMMENTS